share”>
Bandung -
20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Barat mengkritik Laporan Kegiatan Pertangungjawaban (LKPJ) APBD 2010 oleh Gubernur Ahmad Heryawan yang dituding hanya menyampaikan laporan positif dan populis, padahal banyak indikasi penyelewengan di dalamnya.
Tak hanya itu mereka pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menginvestigasi isu-isu yang terindikasi ada tindak pidana korupsi pada APBD 2010.
20 LSM itu antara lain Walhi, Forum Diskusi Anggaran, dan Jabar Institute, Koalisi Pendidikan Jawa Barat, PERGERAKAN, Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), PIRS Subang, P3ML Sumedang, MAPAG Garut, FITRA Sukabumi, Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat.
Juru bicara ke-20 LSM Donny Setiawan mengatakan potensi kebocoran anggaran itu antara lain terlihat dari alokasi kesehatan, di mana pada tahun 2010 peningkatan indeks kesehatan yang hanya 0,1 poin menghabiskan Rp 66 Miliar.
“Padahal pada 2009, dengan peningkatan indeks yang sama yaitu 0,1 poin, anggaran yang dihabiskan hanya Rp 18 miliar,” ujar Donny dalam rilis yang diterima detikbandung, Selasa (19/4/2011).
Selain itu anggaran kesehatan gagal diperjuangkan DPRD untuk memenuhi Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana total budget APBD bidang kesehatan hanya Rp 201 miliar atau hanya 2,23 persen APBD 2010, jauh dari ketentuan minimal 10 persen.
Selain itu kebijakan kontroversial pada 2010 seperti pembuatan kartu lebaran Rp 850 juta hingga Rp 1,7 miliar pun tidak disinggung dalam laporan pertanggungjawaban gubernur.
“Juga rekrutmen tenaga ahli gubernur yang tidak mengacu pada aturan sehingga timbul pemborosan keuangan daerah,” ujar Donny.
Menurut Donny kinerga Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sangat buruk. Sebab IPM Jabar pada 2010 hanya 72,08 persen atau minus dari janji kampanye mereka yang mencapai 73,51 pada 2010.
(ern/ern)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
No comments:
Post a Comment